Sabtu, 03 November 2012

Cheat Ninja Saga UPDATE AND WORK cuma BOHONG !
Ninja saga game di facebook yang saat ini banyak dimainkan tua dan muda ini banyak di cheat oleh hacker-hacker. tapi sayang, para hacker sudah tidak mampu lagi membobol game yang makin digemari tersebut. Jadi kalau ada website atau blog yang menulis punya cheat game yang ter-update dan work itu cuma B O H O N G. Itu semua dilakukan supaya blog/web nya ramai pengunjung. Jangan percaya ! Bahkan diduga, mereka juga bikin file yang ada virusnya. Seperti yang pernah saya alami.

Rabu, 31 Oktober 2012

SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DI DAERAH-DAERAH DI INDONESIA YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA, MENINGKAT !  
PERLUKAH KEBIJAKAN NASIONAL BIDANG PERTANAHAN DI EVALUASI

Media elektronik, media cetak menampilkan berita sengketa dan konflik pertanahan di daerah-daerah. Sering, karena sengketa dan konflik tersebut mengakibatkan korban jiwa dan harta. ......

Rabu, 26 September 2012

PENGADAAN TANAHN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012

Memenuhi pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah ditetapkan peraturan penyelenggaraannya. Terdapat perbedaan antara peraturan penyelenggaraan yang berlaku sekarang dengan penyelenggaraan sebelumnya. Dalam tulisan ini, saya tidak menguraikan perbedaan tersebut secara mendalam, tetapi lebih menitikberatkan pada teknis pelaksanaan yang berlaku sekarang. Sedikit, perlu kita kritisi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada peraturan yang baru, tetapi perlu juga untuk dipuji jika terdapat kemajuan demi terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

Menurut Perpres No. 71 Tahun 2012,
Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan :
a. Perencanaan;
b. Persiapan ;
c. Pelaksanaan ;
d. Penyerahan hasil.

a. Perencanaan
    Setiap instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan umum diwajibkan membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada :
1. Rencana Tata Ruang Wilayah ( RT RW );
2. Prioritas pembangunan yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.
............ akan saya lanjutkan



Kamis, 17 Mei 2012

Pembayaran Ganti Rugi  Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pengajuannya Melalui Mekanisme SPP/SPM-LS.
Semua tahu, pengadaan tanah untuk kepentingan umum pelaksanaanya tidak semudah membalik tangan. Atau yang realistis, jika dsamakan dengan pengadaan barang dan jasa jelas sangat berbeda. Fakta yang terjadi, proses pembebasan tanah di era sekarang penuh perlawanan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Bandingkan dengan pengadaan barang dan jasa. Jasa konstruksi misalnya, dimulai dari perencanaan dengan hitungan angka-angka dan prakiraan-prakiraan, disain fisik, pelelangan dan pelaksanaan konstruksi terasa lebih bersifat pasti hasilnya. Bagaimana dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ? Pekerjaan yang satu ini memerlukan ketelitian, kesabaran serta referensi terhadap peraturan lainnya yang kait mengkait. Belum lagi adanya penafsiran dan makna yang ambigue di dalamnya.
Ini lagi, muncul peraturan baru yang saya tidak tahu nomor dan tanggalnya yang menyatakan bahwa pengajuan pembayaran ganti rugi tanah melalui mekanisme SPP-LS/SPM-LS. Wah, yang bikin peraturan ini belum pernah jadi panitia pengadaan tanah di era reformasi ya. Tujuannya bagus sih. Kalau saya menafsirkan bahwa hal itu untuk memastikan pembayaran ganti rugi dipastikan sampai pada yang berhak. Tapi harus diingat bahwa pengadaan tanah di era reformasi ini sangat berbeda paradigmanya dengan era orde baru, dimana panitia pengadaan tanah didukung secara total oleh instansi terkait termasuk pengamanannya ! Coba dibayangkan, dengan mekanisme pembayaran melalui spp-ls panitia juga harus berperan sebagai marketing bank karena calon penerima wajib memiliki rekening bank. Aneh kan ? Harap diketahui bahwa di era sekarang, pemilik tanah sudah sepakat untuk mau dibebaskan / dibayar saja sudah bagus sekali.
Akan saya lanjutkan ........... 

Selasa, 01 Mei 2012

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tentu saja berbeda dengan pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, pengadaan pada jenis barang/ benda tidak bergerak. Yang kedua, pengadaan tanah pada jenis barang bergerak. Tingkat kesulitan yang paling besar pelaksanaannya tentu saja pada pengadaan tanah. Kendala-kendala yang melingkupinya sangat kompleks. Sampai saya tulis di blog ini, saya masih belum memahami, mengapa untuk pengadaan barang dan jasa diterapkan aturan sertifikasi dan pelatihan wajib bagi panitia, sementara pengadaan tanah yang lebih sulit pelaksanannya tidak ada ketentuan yang mewajibkan bahwa panitia wajib mempunyai sertifikat pengadaan tanah. 
Pembuka di atas merupakan satu dari beberapa pertanyaan yang ada dipikiran saya dan belum terjawab tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Di bawah ini, saya hanya merangkum tata cara pengadaan tanah berdasarkan undang-undang yang baru.
Pada tahun 2012 awal bulan Januari, telah disahkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Semula pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur oleh strata perundangan yang lebih rendah yaitu, Keppres 55 tahun 1994, Perpres 36 thn 2005 dan perubahannya, Perpres No. 65 tahn 2006. Terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara ketentuan perundangan yang lama dan yang baru (undang-undang). Perbedaan paling nyata terdapat pada proses penetapan lokasi hingga pemberian ganti kerugian. Untuk jelasnya saya uraikan sebagai berikut :

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terdiri dari tahapan :
a. perencanaan
- Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum  didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan (yang memerlukan tanah).
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat: maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah; dan rencana penganggaran. Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah.diserahkan kepada pemerintah provinsi.

b. persiapan
Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi, berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah melaksanakan:

- pemberitahuan rencana pembangunan
Pemberitahuan rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung.

- pendataan awal lokasi rencana pembangunan
Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan  digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan.

- konsultasi publik rencana pembangunan.
Konsultasi publik rencana pembangunan, dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak. Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati. Pelibatan pihak yang berhak dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan. Kesepakatan dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan. Atas dasar kesepakatan , instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur. Gubernur menetapkan lokasi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
Konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan Konsultasi publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
Apabila dalam konsultasi publik ulang masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan kepada gubernur setempat. Gubernur membentuk tim untuk melakukan kajian atas keberatan rencana lokasi pembangunan.
 Tim  terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota;
b. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai sekretaris merangkap anggota;
c. Instansi yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota;
e. Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota; dan
f. Akademisi sebagai anggota.
Hasil kajian tim berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan rencana lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan oleh gubernur. Gubernur, berdasarkan rekomendasi tim mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan. Dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, gubernur menetapkan lokasi pembangunan. Dalam hal diterimanya keberatan atas rencana lokasi pembangunan, gubernur memberitahukan kepada Instansi yang memerlukan tanah untuk mengajukan rencana lokasi pembangunan di tempat lain.
Setelah penetapan lokasi pembangunan masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.
Pengadilan Tata Usaha Negara memutus diterima atau ditolaknya gugatan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya gugatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi dasar diteruskan atau tidaknya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
Jika dalam jangka waktu penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum  tidak terpenuhi, maka penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan proses ulang terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaannya.

Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum ditetapkan, Gubernur bersama instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengumuman dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum.
Bersamaan dengan telah diumumkannya penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Pihak yang berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan. Beralihnya hak dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi
c. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang telah ditetapkan,, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi:
a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
b. penilaian ganti kerugian;
c. musyawarah penetapan ganti kerugian;
d. pemberian ganti kerugian; dan
e. pelepasan tanah Instansi.


Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, serta Pemanfaatan Tanah
Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, meliputi kegiatan:
- pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah;

- pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah.
Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat pengadaan tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja secara bertahap, parsial, atau keseluruhan. meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah objek pengadaan tanah.

Jika tidak menerima hasil inventarisasi, Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi. Keberatan atas hasil inventarisasi, dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi.

Hasil pengumuman atau verifikasi dan perbaikan ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan dan selanjutnya menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian ganti kerugian.





........... karena Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah ditetapkan, maka tulisan saya tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum  berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, saya cukupi dulu. Selanjutnya, kita akan bedah isi dari Perpres tersebut.